KONSEP PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN

Oleh M Iqbal Tuasikal

KM Kab. Kulon Progo, DIY

Paradigma pembangunan sebelum adanya inpres no 5 th 1993 masih dilakukan secara top down melalui dinas dan instansi terkait. Untuk mewujudkan pengurangan masyarakat miskin pemerintah membuat program yang dananya diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui program IDT dengan ditetapkannya Inpres no 5 th 1993. Indikator Keberhasilan IDT adalah bila dana bantuan langsung masyarakat ( BLM ) diterima langsung oleh masyrakat secara utuh dengan tidak ada potongan. IDT dievaluasi dan ditemukan bahwa kebutuhan masyarakat untuk terentaskan dari kemiskinan tidak hanya dengan tambahan modal usaha bagi warga masyarakat. Akan tetapi yang dibutuhkan masyarakat asalah juga tersedianya  sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan ekonomi.

palm-sugar-bubukDengan inpres yang sudah ada itu diluncurkan program P3DT untuk kegiatan sarana dan prasarana IDT dan P3DT dievaluasi ternyata masih perlu ada penyempurnaan proses pembangunan di masyarakat dengan menggunakan sistem pembangunan partisipatif yang selama ini telah dilakukan melalui musbangdes dan UDKP

Dari IDT dan P3DT diluncurkanlah PPK dengan dasar hokum inpres no 5 th 1993 tersebut

Inpres no 5 th 1993 meliputi tiga komponen:

  1. Bantuan modal usaha
  2. Bantuan Pendampingan
  3. Bantuan pembangunan prasarana Pendukung Desa Tertinggal P3DT  .

Model PPK diluncurkan karena:

  1. Penanggulangan Kemiskinan Tidak Dapat Dilakukan Secara Sepotong-Sepotong
  2. Masyarakat Bukan Obyek Pembanguanan
  3. Birokrasi Pembangunan di Kecamatan kebawah kurang diberi kesempatan

Tujuan PPK

  1. Mempercepat penanggulangan kemiskinan
  2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
  3. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi
  4. Membangun prsarana dan sarana bagi pengembangan kegiatan ekonomi
  5. Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat dan aparat pemerintah untuk memfasilitasi proses pemberdayaan

Sasaran adalah tujuan antara

Untuk mencapai tujuan maka sasaran harus dicapai lebih dahulu.

Karena apabila sasaran sudah dicapai maka tujuan akan tercapai juga

Sasaran yang ingin dicapai dari PPK adalah:

  1. Sasaran Bidang Ekonomi
  • Tumbuhnya usaha usaha ekonomi produktif di pedesaan, seperti industri kecil, perdagangan, usaha peternakan, usaha perikanana, pertanian.
  • Terbangunnya sarana dan prasaarana ekonomi , seperti irigasi, jalan , pasar dan sejenisnya
  • Tersedianya likuiditas keuangan milik masyarakat di kecamatan yang mendukung kegiatan ekonomi
  1. Sasaran Bidang Pelembagaan manajemen pembangunan
  • Tersusunannya Rencana Pembangunan Tahunan Desa ( RPTD ) melalui Musyawarah Pembangunan Desa ( Musbangdes ) dan tersusunnya Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan   ( RPTK ) melalui diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan ( UDKP ). Yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkualitas.
  • Adanya rasa keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan dana pembangunan
  • Adanya control masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan masyarakat desa
  • Berperannya masyarakat dalam menentukan jenis kegiatan  pembangunan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta pemantauan pelaksanaan pembangunan didesanya.
  1. Sasaran Bidang Pengembangan Birokrasi Pembangunan.
  • Meningkatnya Kemampuan lembaga masyarakat ( LKMD ) dalam menyusun rencana pembangunan desa
  • Meningkatnya kemkampuan aparat desa dalam membentuk proses penyusunan rencana pembangunan desa
  • Meningkatnya kemampuan aparat pemerintah kecamatan dalam memfasilitasi perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan
  • Meningkatnya kemkampuan masyarakat dalam mengelola pelaksanaan pembangunan desanya.
  • meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam mengelola pelaksanaan pembangunan di desanya.
  • Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah kecamatan dalam mengelola pelaksaan pembangunan diwilayah kecamatannya.

Dalam program PPK di Kabupaten Kulonprogo Pemerintah memberikan dana perkecamatan sebesar Rp 750 juta , karena jumlah jiwa perkecamatan tersebut tidak mencapai 50 ribu orang

Dana tersebut diberikan secara hibah kepada masyarakat kecamatan.

Oleh pemerintah dana tersebut tidak diminta kembali

benderaDana tersebut menjadi milik masyarakat, sehingga akan digunakan untuk apa saja diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat tersebut asal kegiatan yang akan dilaksanakan bukan termasuk dalam daftar larangan

Untuk menggunakan dana yang dihibahkan tersebut seluruh masyarakat kecamatan harus ikut terlibat didalam proses perencanaan, pelaksanaan pengawasan maupun pelestariannya.

Agar seluruh masayarakat dapat terlibat dalam proses perencanaan kegiatan maka pemerintah telah menetapkan sistem perencanaan pembangunan partisipatif

Sistem tersebut dilakukan dengan  musyawarah berjenjang, yaitu:

  1. Musyawarah Kelompok
  2. Musyawarah Dusun
  3. Musyawarah Desa
  4. Musyawarah Antar Desa
  5. Musyawarah disetiap jenjang merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan

Musyawarah disetiap jenjang merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan.

Secara konseptual Musyawarah tersebut adalah musyawarahnya masyarakat disetiap jenjang

Peran dari aparat baik camat maupun lurah adalah sebagai fasilitator dan bukan sebagai pengambil keputusan

Musyawarah tersebut bukan hanya untuk mengambil keputusan , akan tetapi juga untuk:

  1. sarana sosialisasi program dan kegiatan
  2. saling tukar informasi diantara masyarakat dan pemerintah
  3. forum untuk menyelesaikan masalah

Forum musyawarah berjenjang selain digunakan untuk membahas program PPK juga digunakan untuk membahas segala aspek kehidupan yang terjadi diseletiap jenjang. Seperti masalah ekonomi, sosial, pemerintahan, keamanan, lingkungan, budaya, kesehatan, pendidikan dll.

Musyawarah berjenjang merupakan forum untuk  menghidupkan budaya silaturahmi melalui budaya paguyuban masyarakat.

Agar sistem tersebut dapat berjalan seperti yang diharapkan maka selama program PPK, masyarakat didampingi oleh konsultan.

Tugas konsultan adalah melakukan pendampingan dan pembelajaran agar masyarakat mampu melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian secara mandiri.

Pendekatan pendampingan dan pembelajaran didalam PPK disebut Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat disini diartikan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Indonesia yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan

Memberdayakan adalah memampukan dan memandirikaan

Model pemberdayaan masyarakat memberi nilai yang sangat tinggi pada inisiatif local dan sistem untuk mengorganisasi diri sendiri melalui satuan organisasional yang berskala manusiawi dan komunitas mandiri

Dimensi Pemberdayaan Masyarakat didalam PPK meliputi  4 kategori

  1. Pemberdayaan dibidang Politik

a.  Desentralisasi kekuasaan

b.  Pemisahan peran birokrasi dan masyarakat

c.  Pengambilan keputusan secara demokratis

  1. Pemberdayaan dibidang Social

a.Proses pembelajaran social

  1. Pelembagaan manajemen pembangunan partisipatif

c.Membangun masyarakat demokratis dan melindungi komunitas

  1. Pemberdayaan dibidang Budaya

a.  Penghormatan pada tradisi local

b.  Membangun budaya hokum dan demokrasi

c.  Penegakan nilai nilai moral

  1. Pemberdayaan dibidang Ekonomi
    1. Mendekatkan aspek modal
    2. Mendekatkan akses alat alat produksi
    3. Mendekatkan akses pasar

Dengan pendekatan pemberdayaan out put dari PPK bukanlah hasil kegiatan fisis yang berupa kegiatan sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan, pelatihan maupun kegiatan ekonomi. Namun yang dimaksud dengan out put PPK adalah terjadinya penguatan kelembagaan dimasyarakat

Yang dimaksud dengan penguatan kelembagaan didalam PPK adalah berfungsi dan berperannya lembaga lembaga secara formal maupun informal, baik dilingkup desa maupun kecamatan

Jadi ukuran keberhasilan PPK adalah apabila kelembagaan di desa maupun di kecamatan berfungsi dan berperan sebagaimana digariskan didalam aturan main PPK.

Kelembagaan yang dikuatkan adalah

  1. Di desa
    1. Formal :
  • Lurah
  • BPD
  • LPMD
  • Aparat Desa
  • Kepala Dukuh
  • KKLPMD
  1. Informal

n Kelompok

n Tim Pengawas Desa

n TPK Desa

n Tim pelestari kegiatan

n Kader Desa

  1. Di Kecamatan
    1. Formal
  • • Camat
  • • Aparat kecamatan
  • • PJOK
  • • PJAK
  1. Informal
  • • UPK
  • • Pengawas
  • • Tim Verifikasi
  • • Tim Ad Hock ( Badan Pekerja )
  1. Di Kabupaten
    1. Formal
  • • Jajaran eksekutif
  • • Jajaran legislative
  1. Informal
  • • Organisasi kemasyarakatan
  • • Organisasi usaha

Bila kelembagaan dikuatkan maka semua persoalan masyarakat dapat diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu  kemiskinan dapat diselesaikan oleh mereka.

Penguatan kelembagaan inilah yang nantinya diharapkan dapat mengelola asset asset PPK serta terjadinya pembangunan di masyarakat melalui Program PPK Mandiri

PPK MANDIRI adalah program PPK yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten dan mendapat dukungan penuh dari jajaran legislatif

PPK Mandiri perlu diluncurkan karena dari pengalaman pelaksanaan PPK di Kabupaten Kulonprogo, seluruh masyarakat menyadari dan mengakui bahwa program PPK adalah satu satunya program yang sangat aspiratif, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian seluruhnya dilaksanakan oleh masyarakat termasuk didalamnya orang miskin dan perempuan

Dana dari pemerintah yang diberikan melalui Program PPK hanya bersifat stimulan saja

Masyarakat dalam menggunakan dana berproses sejak dari perencanaan sampai kepada pelestarian kegiatan

Sistem dan mekanisme didalam kegiatan PPK paska proyek masih tetap mengacu kepada sistem dan mekanisme kegiatan program

Sistem dan mekanisme didalam PPK mengacu kepada sistem pembangunan partisipatif yang ditetapkan oleh departemen dalam negeri.

Sistem pembangunan partisipatif yang digunakan didalam program PPK telah menumbuhkan kesadaran masyarakat dan aparat bahwa masyarakat mampu untuk menyelesaikan persoalannya sendiri dengan difasilitasi oleh aparat desa dan kecamatan.

Saat ini dengan Program PPK Masyarakat desa di Kabupaten Kulon Progo  merasa telah melakukan pembangunan untuk diri mereka sendiri dibidang sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan, penguatan sdm dan ekonomi.

Oleh karena itu, untuk tidak memutus harapan masyarakat desa di wilayah Kabupaten Kulonprogo untuk membangun desanya maka pemerintah kabupaten perlu meluncurkan program PPK mandiri yang didukung sepenuhnya oleh jajaran legislatif.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: